Sebanyak 180 IUP Mineral dan Batu Bara Dicabut

PUSDAYANEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi dicabut oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Terbitnya 180 surat pencabutan tersebut setelah di tandatangani langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadali, IUP yang dicabut tersebut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.

Hal ini menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Imam Soejoedi mengatakan bahwa pencabutan IUP dilakukan pada perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dan tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja.

“Proses pencabutan dilakukan secara bertahap sejak Januari lalu,” kata Imam melalui keterangan resminya. Rabu, 16 Februari 2022

Sebelumnya Menteri Investasi atau Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, lalu bertambah 161 sehingga total sudah 180 IUP yang resmi dicabut.

“Pencabutan izin ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak tebang pilih. Tujuan kami untuk membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” jelas Imam.

Dijelaskan, 180 IUP yang dicabut tersebut dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun orang perseorangan, yang terdiri dari 68 pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97 pelaku usaha pemegang IUP mineral. Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP (50persen) yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha.

“Kemudian untuk pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP (15,18 persen) yang dimiliki oleh 8 pelaku usaha,” pungkas Imam

Sehingga, pemerintah akan mengalihkan izin yang dicabut kepada pengusaha yang memiliki kapabilitas dan integritas, serta kecukupan modal untuk mengelola IUP tersebut, termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/kelompok masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan koperasi di daerah.

“Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri, tujuan pengalihan izin ini adalah agar bagaimana izin tersebut dapat dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tutupnya.

Untuk diketahui, pemerintah akan bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.

Penulis: Nur Cahaya
Editor: Rin

By editorpusdayanews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.