Muscab HIPMI Muna Dinilai Inkonstitusional, BPD Dianggap Tak Hargai Organisasi

PUSDAYANEWS.COM, KENDARI – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Muna di Kendari pada 21 Januari 2022 lalu dinilai inkonstitusional.

Ketua Umum Badan Pengurus Cabanng (BPC) HIPMI Muna periode 2017-2021, Wa Nurkhayran mengatakan, BPD (Badan Pengurus Daerah) HIPMI Sultra yang melaksanakan muscab di Muna terkesan dipaksakan. Apalagi, peserta muscab bukanlah anggota BPC HIPMI Muna.

“Termasuk ketua terpilih bukanlah kader HIPMI Muna, yang seharusnya peserta dan ketua adalah pengurus atau mantan kader HIPMI Muna. Pelaksanaan muscab juga tanpa adanya laporan pertanggung jawaban atau LPJ dari pengurus BPC HIPMI Muna,” kata Maret sapaannya, Minggu 23 Januari 2022.

Menurutnya, penunjukan karateker untuk menjalankan Muscab HIPMI Muna tidak sesuai dengan peraturan dan AD/ART organisasi.

Sebab, karateker yang melaksanakan muscab seharusnya dirapatkan oleh Badan Pengurus Lengkap (BPL) yang melibatkan BPC.

“Disini karateker tidak memiliki surat keputusan atau SK dari Ketum BPD HIPMI Sultra. Tidak melalui rapat BPL yang melibatkan BPC sebagai penentuan rekomendasi karateker. Sehingga karateker yang di tunjuk tidak memiliki legal standing,” ujar Maret.

Olehnya, saat ini pengurus BPC HIPMI Muna keberatan dilaksanakannya muscab tanpa koordinasi dengan pengurus BPC Muna. Sehingga pengurus BPC akan melakukan langkah hukum administrasi di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

“Apabila pihak BPD HIPMI Sultra tetap melegalkan pelaksanaan dan Ketum BPC HIPMI terpilih maka BPD HIPMI dianggap tidak menghargai organisasi,” Maret menambahkan.

Ia juga meminta agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Sultra ditunda, karena muscab yang dilaksanakan di 17 kabupaten kota kesannya mempermainkan hak pengurus BPC yang tidak dilibatkan dalam muscab.

 

Penulis: Nur Cahaya

Editor: Rin

About Author

By editorpusdayanews

One thought on “Muscab HIPMI Muna Dinilai Inkonstitusional, BPD Dianggap Tak Hargai Organisasi

  • Heran, di Sultra ini sering terjadi kudeta Pimpinan Organisasi baik Ormas maupun organisasi lainnya bahkan orpol tertentu. Hal itu patut diduga keras adanya ketidakdisiplinan dan atau ketidakdewasaan oknum-oknum dalam berorganisasi di daerah ini Sulawesi Tenggara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *