Legislator

Ketua DPR RI : Perbaikan UU Ciptaker melalui Prolegnas Prioritas 2022

Ketua DPR RI : Perbaikan UU Ciptaker melalui Prolegnas Prioritas 2022

PUSDAYANEWS.COM , KENDARI - Terkait perintah perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diperintahkan oleh Mahkama Konstitusi (MK) maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengupayakannya lewat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan perbaikan UU Ciptaker perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, agar UU Ciptaker tidak menjadi inkonstitusional secara permanen. "[Kami] akan mengupayakan hal tersebut akan masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari CNNIndonesia. Rabu (1/12/2021). Sebelumnya, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional jika…
Selengkapnya
Anggota Komisi I Minta TNI AU Pecat Anggota yang Injak Kepala Warga

Anggota Komisi I Minta TNI AU Pecat Anggota yang Injak Kepala Warga

foto: anggota TNI AU PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha meminta TNI Angkatan Udara yang diduga injak kepala seorang warga Merauke, Papua, diadili secara militer. Warga tersebut diduga mabuk dan lakukan pemerasan Jika terbukti bersalah, sebaiknya dipecat sebagai tentara dan diberi hukuman sepadan. Saifullah mendorong Kasau untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. "Jika benar oknum TNI Angkatan Udara yg menggunakan pakai Polisi Militer (PM) tersebut melakukan tindakan tersebut, sebaiknya Kasau segera memerintahkan Puspom AU untuk melakukan penyelidikan dan jika terbukti benar di Pengadilan Militer, sebaiknya dipecat dari TNI dan diberikan hukuman yang sepadan," katanya dikutip Rabu (28/7). Politikus PPP ini menilai tindakan…
Selengkapnya
Anggota DPR Kena Covid Difasilitasi Isolasi di Hotel, PKS Sebut Akibat RS Penuh

Anggota DPR Kena Covid Difasilitasi Isolasi di Hotel, PKS Sebut Akibat RS Penuh

foto: Gedung DPR. ©2015 MERDEKA.COM PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Sekretariat Jenderal DPR memfasilitasi anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) dapat isolasi di hotel berbintang Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyatakan langkah sekjen itu untuk mengantisipasi banyaknya anggota Dewan yang terpapar corona. "Ini sebagai kesiagaan dalam menjaga kondisi anggota," kata Bukhori saat dikonfirmasi, Rabu (28/7). Bukhori menyebutkan alasan lainnya isolasi di hotel itu diperlukan, yakni karena RS sudah penuh. "Karena di rumah sakit sudah tidak ada seatnya, tetapi dengan catatan transparan dan harga yang wajar," katanya. Sebelumnya, Sekjen DPR Indra menerangkan, fasilitas ini bukan hanya diberikan kepada anggota DPR, tetapi…
Selengkapnya
Komisi III DPRD Kendari Respon Keluhan Warga Soal Drainase dan Jalan

Komisi III DPRD Kendari Respon Keluhan Warga Soal Drainase dan Jalan

foto: Komisi III DPRD Kendari tinjau keluhan masyarakat di lapangan. (sultrakini.com) PUSDAYANEWS.COM-METRO Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM. Rajab Jinik bersama tim Komisi III DPRD Kendari meninjau aspirasi masyarakat yang mengeluhkan drainase dan infrastruktur jalan di sejumlah kelurahan. Rabu (14/7/2021). Tiga lokasi didatangi anggota dewan untuk meninjau keluhan masyarakat tersebut, yakni Lorong Jambu, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia; Lorong Garuda, Kelurahan Kambu; dan BTN Revalina, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. LM. Rajab Jinik menjelaskan, permasalahan ditemukan di Lorong Jambu adalah banjir dan drainase yang perlu pelebaran serta pembaharuan. “Kita akan upayakan dan respon cepat ke Dinas PU untuk menurunkan alat berat…
Selengkapnya
Abdul Razak-Andi Sulolipu Tatap Pilwali Kendari, Visi Sejahterakan Masyarakat

Abdul Razak-Andi Sulolipu Tatap Pilwali Kendari, Visi Sejahterakan Masyarakat

foto: Abdul Rasak bersama Andi Sulolipu. (sultrakini.com) PUSDAYANEWS.COM-METRO Abdul Rasak dan Andi Sulolipu menyatakan sikap bakal tampil berpasangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari 2024 dengan dasar memiliki visi membangun dan mensejahterakan masyarakat. “Apapun keinginan itu kita amini untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat, saya siap mendampingi Pak Razak di pemilihan wali kota mendatang,” ujar Andi Sulolipu, Senin (12/7/2021). Saat ini kedua anggota DPRD Kendari yang ternaung dalam organiasi kemasyarakatan Asli Kendari ini, kerap melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama penerapan protokol kesehatan. Sebab, dalam pandemi Covid-19 saat ini masyarakat perlu diberikan perhatian, sehingga dirinya bersama dengan Abdul Razak yang merupakan politisi…
Selengkapnya
Rekomendasi DPRD Sultra Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Rekomendasi DPRD Sultra Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

foto: Penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pemda dengan DPRD Provinsi Sultra atas raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 (sultrakini.com) PUSDAYANEWS.COM-SULTRA DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan tujuh rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Atas hal ini Juru bicara dewan, Haeruddin Konde menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan hasil pendalaman dan kajian dari rapat-rapat sebelumnya. Hal itu juga untuk menyempurnakan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang akan menjadi lampiran dari naskah persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Sultra. baca juga DPRD Wakatobi: Moratorium Penggunaan Alat Berat Milik Dinas PUPR “Selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri…
Selengkapnya
DPRD Wakatobi: Moratorium Penggunaan Alat Berat Milik Dinas PUPR

DPRD Wakatobi: Moratorium Penggunaan Alat Berat Milik Dinas PUPR

PUSDAYANEWS.COM: WAKATOBI DPRD Wakatobi, menetapkan moratorium penggunaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/7/2021). Hal ini buntut kekecewaan dewan atas kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas PUPR Wakatobi yang bersumber dari sewa alat berat 2020. Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin menyakini jika alat berat tersebut dikelola dengan baik dan jujur, PAD yang bersumber dari alat berat akan jauh lebih besar. Dikatakan Kepala Dinas PUPR Wakatobi, Kamaruddin, pihaknya tidak bisa memaksa kontraktor menyewa alat berat sebab biaya sewa nya mahal dan sebagian besar para kontraktor memiliki peralatan sendiri. Pihaknya membandrol biaya sewa mobil excavator Rp 600…
Selengkapnya