hukum

PUSDAYANEWS.COM-KENDARI Melihat kebijakan di Indonesia saat ini baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kurang mampu mencapai tujuanya sebagai salah satu alat negara dalam melayani dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada beberapa kebijakan dapat dilihat adanya penolakan terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah seperti adanya demontrasi besar-besaran, adanya petisi, komplain, mosi tidak percaya bahkan sampai pada kudeta kekuasaan guna menghambat kebijakan agar tidak dijalankan karena merugikan masyarakat luas. Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam proses perumusan kebijkanya. Entah proses advokasi yang kurang berjalan sebagai akibat dari kajian permasalahan dikerjaan secara terburu-buru dalam mengaluarkan sebuah kebijakan/ keputusan yang berdampak pada pelayanan publik. Selain itu, para policy makers kurang mentradisikan atau kurang menghargai policy brief sebagai bagian tak terpisahkan dalam policy making. Akibatnya, kebijakan yang ada memiliki kecenderungan gagal (implementation failure) yang lebih besar atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang. Situasi seperti inilah yang kemudian banyak  melahirkan symbolic policy (Widodo, Tri : 2013) Untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang kontraproduktif, kampus menjawabnya dengan menetapkan kurikulum berdasarkan riset dan salah satunya adalah Matakuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. (rekomendasi matakuliah dari IAPA – Indonesian Association For Public Administration. ) Matakuliah Advokasi…