BIROKRASI

Aplikasi E-Office Sultra Resmi Dilaunching

Aplikasi E-Office Sultra Resmi Dilaunching

PUSDAYANEWS.COM , KENDARI - Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sekaligus launching aplikasi e-Office Sultra terintegrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dilamsanakan di Aula Rujab Gubernur Sultra, Selasa (14/12/2021). Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak memgatakan keberadaan sertifikat elektronik diharapkan menjadi sarana penjaminan keabsahan dan keutuhan dokumen demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan. "Untuk menjamin berlangsungnya sistem elektronik, dibutuhkan dukungan keamanan yang prima, salah satunya harus dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam sistem tersebut," jelasnya Dikatakan, dalam rangka menjamin autentikasi, integritas dan mencegah penyangkalan…
Selengkapnya
25 Ribu Sertifikat Tanah Diserahkan Kepada Masyarakat Sultra

25 Ribu Sertifikat Tanah Diserahkan Kepada Masyarakat Sultra

PUSDAYANEWS.COM, KENDARI -Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) Iljas Tedjo dan Gubernur Sultra, Ali Mazi menyerahkan secara simbolis sebanyak 25 ribu sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat Sultta. Kamis (9/12/2021) Acara ini disaksikan secara virtual oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) BPN Sofyan Jalil dan seluruh kantor pertanahan kabupaten kota se Sultra. Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan suatu kebahagiaan bagi masyarakat Sultra, mengingat dengan adanya sertifikat ini, status kepemilikan tanah sudah jelas. Lebih dari itu, sertifikat ini juga bernilai guna sebagai modal bagi masyarakat untuk membuka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya berpesan kepada masyarakat…
Selengkapnya
124.000 Usaha Mikro Banyuwangi Terima Bantuan Senilai Rp1,2-2,4 Juta dari Jokowi

124.000 Usaha Mikro Banyuwangi Terima Bantuan Senilai Rp1,2-2,4 Juta dari Jokowi

PUSDAYANEWS.COM-NASIONAL Usaha mikro di Banyuwangi kembali menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pada 2021, sebanyak 54.213 lebih pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan yang bernilai Rp 1,2 juta per orang tersebut. Adapun tahun lalu, sebanyak 70.177 usaha mikro di Banyuwangi telah menerima program yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut. Pada 2020, nominal bantuan adalah Rp2,4 juta per usaha mikro. Sehingga sejak 2020, total hampir 125.000 usaha mikro di Banyuwangi, tepatnya 124.390, menerima BPUM. "Tahun ini ada sekitar 54.000 usaha mikro. Tadi saya cek di BRI, di BNI, bank yang ditunjuk untuk pencairan, yang cair sudah banyak. Di BNI sudah hampir 90 persen, di…
Selengkapnya
Video Call dengan Greysia-Apriyani, Jokowi: Saya Tunggu di Istana

Video Call dengan Greysia-Apriyani, Jokowi: Saya Tunggu di Istana

foto: Presiden Jokowi saat video call dengan Greysia dan Apriyani. (okezone.com) PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Usai menyabet mendali emas dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan video call dengan pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu. “Terima kasih selamat sore. Greys dan Apri. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya,” ucap Jokowi, Senin (2/8/2021).. Dia menyampaikan ucapan selamat karena pasangan ini telah mampu mempertahankan tradisi emas olimpiade bagi Indonesia. Jokowi mengaku sangat senang sekali. “Sekali lagi selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul seneng banget,” tuturnya. “Jujur saya sangat bangga. Apalagi…
Selengkapnya
Anggota DPR Kena Covid Difasilitasi Isolasi di Hotel, PKS Sebut Akibat RS Penuh

Anggota DPR Kena Covid Difasilitasi Isolasi di Hotel, PKS Sebut Akibat RS Penuh

foto: Gedung DPR. ©2015 MERDEKA.COM PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Sekretariat Jenderal DPR memfasilitasi anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) dapat isolasi di hotel berbintang Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyatakan langkah sekjen itu untuk mengantisipasi banyaknya anggota Dewan yang terpapar corona. "Ini sebagai kesiagaan dalam menjaga kondisi anggota," kata Bukhori saat dikonfirmasi, Rabu (28/7). Bukhori menyebutkan alasan lainnya isolasi di hotel itu diperlukan, yakni karena RS sudah penuh. "Karena di rumah sakit sudah tidak ada seatnya, tetapi dengan catatan transparan dan harga yang wajar," katanya. Sebelumnya, Sekjen DPR Indra menerangkan, fasilitas ini bukan hanya diberikan kepada anggota DPR, tetapi…
Selengkapnya
Moeldoko Sebut Tindakan Anggota TNI AU Injak Kepala Warga Sudah di Luar Prosedur

Moeldoko Sebut Tindakan Anggota TNI AU Injak Kepala Warga Sudah di Luar Prosedur

foto: Moeldoko Kunjungi TMII. ©2021 MERDEKA.COM PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Beredar video di media sosial yang menggambarkan dua orang Polisi Militer Bandara J Dimara Merauke melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang warga masyarakat sipil, yang diketahui bahwa korban adalah seorang difabel tuli. Warga tersebut diduga mabuk dan lakukan pemerasan sehingga dua anggota menindak. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. "Menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku," kata Moeldoko dalam keterangan pers, Rabu (28/7). Dia punmengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU…
Selengkapnya
KPK Duga Hengky Kurniawan Ikut Membahas Proyek Bansos Bersama Aa Umbara

KPK Duga Hengky Kurniawan Ikut Membahas Proyek Bansos Bersama Aa Umbara

foto: Ini 4 Fakta Hengky Kurniawan Tawarkan Rumah Untuk Istirahat Tenaga Medis. ©2020 MERDEKA.COM PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan turut serta dalam perencanaan dan pembahasan pengadaan bantuan sosial (bansos) dalam pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Pembahasan diduga dilakukan Hengky bersama dengan tersangka dalam kasus ini, yakni Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUM) Dugaan keterlibatan Hengky dalam perencanaan dan pembahasan itu diketahui usai penyidik KPK merampungkan pemeriksaan Hengky pada Selasa 27 Juli 2021 kemarin. Hengky diperiksa di Gedung KPK. "Hengky Kurniawan hadir dan…
Selengkapnya
KPK Dalami Mark Up Harga Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Tanah DKI di Munjul

KPK Dalami Mark Up Harga Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Tanah DKI di Munjul

foto: Gedung KPK. ©blogspot.com (MERDEKA.COM) PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mark up harga tanah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Mark up harga didalami tim penyidik saat memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Denan Matulandi Kaligis. Denan Matulandi Kaliigis diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Denan Matulandi Kaligis didalami penyidik KPK pengetahuan terkait harga penawaran tanah di Munjul yang diduga telah di mark up. "Denan Matulandi Kaligis hadir dan didalami pengetahuannya antara lain…
Selengkapnya
Klaim Tak Terima Suap, Eks Mensos Juliari Harap Dapat Tuntutan yang Adil

Klaim Tak Terima Suap, Eks Mensos Juliari Harap Dapat Tuntutan yang Adil

foto: Terdakwa korupsi bansos mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. ©2021 Liputan 6 (MERDEKA.COM) PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Pengacara mantan Manteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengharapkan tuntutan yang adil dari tim jaksa penuntut umum(JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari akan menghadapi tuntutan dalam perkara suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. "Tentu dengan harapan Pak Juliari Peter Batubara akan dituntut secara adil," ujar Maqdir dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021). Maqdir menegaskan, selama proses persidangan, dakwaan jaksa terkait penerimaan Rp 14,7 miliar terhadap kliennya terbantahkan. Disebutkan, uang Rp 14,7 miliar yang diterima Juliari itu melalui Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos…
Selengkapnya
Hindari Manajemen ‘Asal Bapak Senang’: DPR Minta Pemerintah Fokus Atasi Covid-19

Hindari Manajemen ‘Asal Bapak Senang’: DPR Minta Pemerintah Fokus Atasi Covid-19

foto: Perawatan pasien Covid-19 di RSUD Kota Bogor. ©2021 MERDEKA.COM PUSDAYANEWS.COM-PERISTIWA Pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah fokus dan serius kendalikan pandemi dan menghindari managemen 'asal bapak senang'. "Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip managemen asal bapak senang," ujar Netty, Senin (26/7). Netty meminta pemerintah agar memerhatikan catatan besar terkait proses managemen pandemi ini. Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Dia bilang, penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha…
Selengkapnya