Aturan Perjalanan Kendaraan Pribadi Jarak 250 Km Wajib PCR Dicabut

Aturan kendaraan pribadi diwajibkan PCR

PUSDAYANANEWS.COM, JAKARTA – Aturan perjalanan darat menggunakan sepeda motor dan mobil yang menempuh jarak 250 km wajib PCR atau antigen kini dicabut.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati membenarkan hal tersebut.

“Sudah dicabut,” kata Adita yang dilansir di Kompas.com, Rabu (3/11/21).

Menurutnya, Kemenhub telah melakukan penyesuaian syarat perjalanan orang dalam negeri pada transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian di masa pandemi Covid-19.

Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan 4 (empat) Surat Edaran (SE).

“Keempat SE Kemenhub ini diterbitkan merujuk pada terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 57 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021,” ujar Adita.

Adapun keempat SE Kemenhub tersebut yaitu:

1. SE Kemenhub No. 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. SE Kemenhub No.95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19.

3. SE Kemenhub No. 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19.

4. SE Kemenhub No. 97 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Untuk perjalanan darat, orang yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, umum dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali pada daerah kategori PPKM Level 3, 2 dan 1, wajib menunjukkan:

1. Surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

2. Kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama).

Khusus perjalanan transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, umum, transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen.

Selebumnya, Kemenhub memberlakukan aturan wajib melakukan PCR maksimal 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam sebelum perjalanan. Hal itu berlaku untuk orang yang melakukan perjalanan darat minimal 250 kilometer atau waktu perjalanan 4 jam di Pulau Jawa-Bali.

Kebijakan tersebut tentunya mendapat kritikan dari dokter Tirta, yang disampaikan melalui akun Instagram miliknya @dr.tirta.

Dia mempertanyakan apa korelasi antara tes Covid-19 dan transportasi.

Selain itu, dokter Tirta juga mempertanyakan ada tidaknya jurnal atau bukti ilmiah yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut.

“Izin ni ndan @kemenhub151 , mohon tanya korelasinya apa nih? Swab antigen dan swab pcr ama transportasi? Ada jurnal atau bukti ilmiahnya sebelum membuat kebijakan?” tulis dia melalui akun Instagram milikinya.

Penulis: Aryani fitriana

Editor: Rin

About Author

By editorpusdayanews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *